Koran Lacak
NEWS TICKER

MENATA TRANSPORTASI PUBLIK PERKOTAAN

Kamis, 18 Oktober 2018 | 2:05 pm
Reporter:
Posted by: Koran Lacak
Dibaca: 49

Koranlacak.com JAKARTA,

 DKI Jakarta dengan status kota metropolitannya dan sekaligus sebagai pusat Pemerintahan Indonesia tentu padatnya aktivitas sosial ekonomi dan tingginya mobilitas masyarakat di wilayah ibukota negara ini tidak bisa dihindari. 

Akibatnya, hal tersebut mendorong terjadinya lonjakan pertumbuhan lalulintas dan kebutuhan transportasi yang semakin tinggi. Terlebih, aktivitas dan mobilitas di DKI Jakarta nyatanya tidak hanya diisi oleh masyarakat setempat saja, tetapi juga ditambah mereka yang tinggal di kota penyangga, yakni Bogor, Depok, Tanggerang, dan Bekasi.

Melihat perkembangan kondisi tersebut, maka pemerintah memandang perlu adanya perencanaan, pembangunan, pengembangan, pengelolaan, pengawasan, dan evaluasi sistem transportasi yang terintegrasi, efektif, efisien, dan terjangkau bagi masyarakat di Jakarta, Bogor, Depok, Tanggerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

Terkait itu, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi (RIT) Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) Tahun 2018-2029 pada 20 Juli 2018.

Menurut Perpres ini, RIT Jabodetabek merupakan pedoman bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda) dalam perencanaan pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan, serta pengawasan dan evaluasi transportasi di wilayah perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

Pemda sebagaimana dimaksud meliputi Pemprov DKI Jakarta, Pemprov Jawa Barat, Pemprov Banten, Pemkot Bogor, Pemkab Bogor, Pemkot Depok, Pemkot Tangerang, Pemkot Tangerang Selatan, Pemkab Tangerang, Pemkot Bekasi, dan Pemkab Bekasi.

Dalam RIT Jabodetabek yang terdiri atas tiga tahap, yakni tahap I/2018-2019, tahap II/2020-2024, dan tahap III/2025-2029 tersebut, setiap kementerian/lembaga dan pemda sesuai dengan kewenangannya diharuskan menyusun rencana aksi berkoordinasi dengan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Pasca lahirnya Perpres 55/2018 tersebut, pertanyaan kini adalah seberapa pentingkah kehadiran perpres ini dalam mengatasi terjadinya lonjakan pertumbuhan lalulintas dan kebutuhan transportasi di Jabodetabek? Bagaimana detil implementasinya, baik pada tahap I, tahap II, dan tahap III?

RIT Jabodetabek Harus Mudahkan Masyarakat Cari Tempat Tinggal, Kerja, dan Investasi

Pengamat Transportasi Yayat Supriatna menilai, RIT Jabodetabek yang tertuang dalam Perpres Nomor 55 Tahun 2018 harus bisa menjadi panduan bagi pemda untuk memudahkan masyarakat dalam mencari tempat tinggal, tempat kerja, dan tempat investasi.

Beberapa hal yang disoroti Yayat terkait target hadirnya RIT Jabodetabek dalam memudahkan masyarakat memutuskan lokasi tempat tinggal, tempat kerja, dan tempat investasi, antara lain berkurangnya perpindahan antarmoda, meningkatkan kecepatan rata-rata, dan budaya jalan kaki.

“Pertama, soal perpindahan antarmoda, kalau itu bisa dikurangi sungguh luar biasa perubahannya. Saya sebagai contoh sekarang harus tiga kali pindah antarmoda. Saya dari rumah parkir di Stasiun Bogor, naik kereta, turun Stasiun Juanda, pindah Transjakarta. Maka kalau RIT ini bisa menurunkan biaya perjalanan, ini luar biasa. Jadi target kita bisa satu kali (naik transportasi),” ujar Yayat Supriyatna di Kementerian Kominfo, Jakarta, Kamis (18/10/2018).

Kedua, adalah terkait menaikan kecepatan rata-rata. Menurut Yayat, untuk mendukung target tersebut, RIT Jabodetabek juga harus bisa menyinergikan transportasi di tingkat wilayah.

Ia mencontohkan, dengan memperluas jangkauan transportasi utama DKI Jakarta, yakni LRT, MRT, dan BRT, sampai ke kota-kota penyangga.

“Waktu sekarang ini menjadi sesuatu yang sangat penting,” imbuhnya.

Terakhir, Yayat juga mendorong agar pemda lebih aktif lagi membumikan budaya berjalan kaki ke dalam hidup bermasyarakat, di mana hal tersebut tentu akan meningkatkan partisipasi masyarakat menggunakan transportasi umum.

“Tentang target akses pejalan kaki ke tempat transportasi umum maksimal 500 meter, saya kira kita ini masih kurang tentang budaya berjalan kaki. Maka itu, kami harap dari pemda didorong budaya jalan kaki itu kepada masyarakat. Intinya, RIT Jabodetabek ini harus bisa jadi panduan kepada siapa pun untuk memilih tempat tinggal, kerja, dan investasi,” tandasnya. {Bontor Sitanggang/R2)

 

Berita Lainnya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Name *

koranlacak.com Copyright 2018 ©. All Rights Reserved.