MUTU DAN KWALITAS PEMBANGUNAN KANTOR KELURAHAN GROGOL KOTA DEPOK DIPERTANYAKAN.

Depok,Koranlacak.com,

Pembangunan kantor kelurahan Grogol kota depok melalui Dinas Tata Ruang Perumahan dan Pemukiman kota Depok, menjadi sorotan LSM dan Wartawan di kota depok.Pembangunan kantor kelurahan tersebut dengan harga kontrak    Rp 5,580.000.000,00 yang dananya bersumber dari APBD Kota Depok tahun Anggaran 2022 dengan pemenang tender : CV.KEVIN JAYA MANDIRI yang beralamat di Ratu Jaya Rt 005/003, kelurahan Ratu Jaya,kecamatan Ratu Jaya kota Depok Jawa Barat.orot

Saat ini pekerjaan  proyek pembangunan tersebut sedang berlangsung bukan mutu dan kwalitas aja yang disorot LSM dan Wartawan, namun proses tendernya juga tidak luput,pasalnya mulai tercium aroma adanya persekolkolan  hingga penetapan pemenang Leleng.Dimana persekolkolan itu diduga dilakukan pihak kontraktor bekerja sama dengan pihak KPA/PPK dan ULP/Pokja  adapun persekolkolan tersebut diduga pihak pokja sengaja mengabaikan apa yang dipersyaratkan oleh  UU pengadaan Barang dan Jasa.

Perbuatan tesebut dapat digolongkan Persekolkolan Vertikal karena dimana pokja /ulp dan dinas pemberi pekerjaan diduga telah melakukan pengaturan tender bahkan diduga pemenang lelang telah ditentukan sebelum lelang dimulai, tutur Robintang ketua LSM LAMPADOS.( Lembaga Monitoring Pembangunan & Asset Daerah Otonomi Indonesia.)

Sesuai UU NO 5 TAHUN 1999,PASAL 22 yang mengatakan bahwa pelaku usaha dilarang bersekolkol dengan pihak lain untuk mengatur dan menentukan pemenang tender,sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Potensi kegagalan konstruksi selain memicu kebocoran Anggaran,dimana juga merugikan Masyarakat  luas dan pemerintah selaku pengguna anggaran infrastruktur tersebut, lanjut Robintang./Lampados.

Hal ini sebagaimana yang termuat dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia no 79 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas PP no 29 tahun 2000 tentang penyelenggaraan jasa kontruksi .yaiitu pasal 31 dan diperbaharui kembali dengan UU no 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi,mengatakan : yang dimaksut dengan kegagalan konstruksi adalah keadaan  hasil pekerjaan konstruksi tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan sebagai mana yang disepakati dalam kontrak kerja, baik sebagian atau aitu keseluruhan sebagai akibat dari kesalahan pengguna jasa ataupenyedia jasa,atas adanya permasalahan yang terdapat pada paket pekerjaan pembangunan kantor kelurahan Grogol kota Depok.

Lebih lanjut Robintang Ketua Umum LSM LAMPADOS itu akan membuat terobosan hukum dengan melakukan  gugatan PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMA)di Pengadilan Negeri Depok,tegasnya. Apakah pihak aparat penegak hukum diam saja dan atau tutup mata ? Harapannya pihak aparat penegak hukum agar segera turun tangan untuk memeriksa pihak-pihak terkait tanpa pandang bulu.(R/Tim )

Share this post

Post Comment